Untuk Selanjutnya Kita akan Membahas
1. Fungsi DPRD untuk membentuk peraturan daerah tentang APBD bersama kepala daerah adalah fungsi …
A. Anggaran
B. Legislasi
C. Kontrol
D. Interplasi
Jawaban:
A. Anggaran
2. Dalam sistem pemerintahan Hindia Belanda, pemerintah daerah yang berbentuk daerah administrasi adalah …
A. Afdeling
B. Gewest
C. Gemeente
D. Plaatselijke
Jawaban:
A. Afdeling
3. Penyerahan sebagian kewenangan politik dan administrasi pada jenjang organisasi pemerintahan yang lebih rendah disebut sebagai…
A. Sentralisasi
B. Dekonsentrasi
C. Desentralisasi
D. Medebewind
Jawaban:
C. Desentralisasi
4. Jika pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dengan Pemerintah Daerah dilakukan secara terperinci sebagaimana diatur dalam undang-undang pembentukan pemerintah daerah, maka ajaran rumah tangga yang digunakan ….
A. Formal
B. Riil
C. Materiil
D. Self government
Jawaban:
C. Materiil
6. Formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah kabupaten ditetapkan oleh …
A. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
B. Menteri Dalam Negeri
C. Gubernur
D. Bupati
Jawaban:
D. Bupati
7. Jika menteri menetapkan suatu wilayah kerja pejabatnya di daerah dengan penentuan batas yang didasarkan atas kriteria sesuai dengan keperluan departemen yang bersangkutan, maka tipe pemerintahan daerah yang digunakan adalah …
A. Sistem fungsional
B. Sistem prefektur
C. Desentralisasi jabatan
D. Desentralisasi fungsional
Jawaban:
A. Sistem fungsional
8. Pinjaman jangka pendek daerah digunakan untuk…
A. Pembangunan prasarana yang merupakan aset daerah
B. Pembiayaan proyek investasi yang menghasilkan penerimaan
C. Pengaturan arus kas dalam rangka pengelolaan keuangan daerah
D. Penyediaan layanan umum yang tidak menghasilkan penerimaan
Jawaban:
C. Pengaturan arus kas dalam rangka pengelolaan keuangan daerah
9. Barang atau jasa yang termasuk antara sektor publik dan sektor privat memiliki karakteristik …
A. Disediakan oleh lembaga privat
B. Disediakan secara terus menerus dalam kondisi apa pun
C. Semua orang dapat memanfaatkannya tanpa membayar langsung
D. Barang/jasa disediakan tanpa dikaitkan dengan latar belakang publik
Jawaban:
B. Disediakan secara terus menerus dalam kondisi apa pun
10. Jika pelaksanaan koordinasi menuntut keterkaitan dan konsistensi antara berbagai aturan, maka pendekatan koordinasi yang digunakan adalah …
A. Formal
B. Struktural
C. Fungsional
D. Operasional
Jawaban:
A. Formal
11. Pengawasan terhadap pemerintah daerah berupa pembatalan suatu peraturan daerah merupakan pengawasan …
A. Hierarki
B. Fungsional
C. Preventif
D. Represif
Jawaban:
D. Represif
Semoga Bermanfaat Untuk Teman Teman Semuanya